Selasa, 22 Mei 2018

DIKLAT NASIONAL : Merumuskan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rpjmd Dan RKPD Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



PENDAHULUAN
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan penetapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga agar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Ini dikarenakan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Secara gradual, rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan. Di samping itu, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan di daerah perlu berpedoman pada aturan yang ada salah satunya adalah Perencanaan Pembangunan.Perencanaan pembangunan adalah hal yang penting untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui visi dan misi Bupati dengan mempedomani pada target indikator kinerja yang telah ditentukan Perencanaan pembangunan di periode sekarang, menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah ketaatan terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Perencanaan pembangunan menjadi indikator ketaatan hukum dimana beberapa kasus dalam pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan dikaitkan dengan perencanaan pembangunan. Pada akhirnya dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka akan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang tertib secara administratif.

TUJUAN PELATIHAN
1.Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta memberikan pengetahuan dan pemahana kepada peserta tentang tata cara Merumusan Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Sharing pemikiran melalui diskusi dan studi kasus.

MATERI:
1. Overview arah baru Kebijakan dalam Pembangunan Daerah Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2. Tata cara evaluasi perumusnan dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
3. Tata cara evaluasi perumusan dan penyusunan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
4. Tata cara evaluasi pelaksanaan perumusan dan penyusunan perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Aspek-aspek dalam Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
6. Studi Kasus: Merumusan Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rpjpd Dan Rpjmd, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

KRITERIA PESERTA
1.Kepala BAPPEDA
2.Kabag/Kabid. Staf BAPPEDA
3. Kabag/Kabid. Administrasi Pembangunan Daerah

NARASUMBER:
1. Drs. Ismu Susanto, SE., M.Si., Akt
2. Drs. Joko Christanto, M.Sc., Ph.D
3. Novita Setyawati, MBA
4. Rini Juni Astuti, SE., M.Si

JADWAL :
Angkatan 1. Kamis – Sabtu, 7 – 9  Juni  2018
Angkatan 2. Kamis – Sabtu, 28 – 30  Juni  2018
Angkatan 3. Kamis – Sabtu, 19 – 21  Juli  2018
Angkatan 4. Kamis – Sabtu, 23 – 25  Agustus 2018
Angkatan 5. Kamis – Sabtu, 13– 15 September 2018
Angkatan 6. Kamis – Sabtu, 4 – 6 Oktober 2018
Angkatan 7. Kamis – Sabtu, 25 – 27 Oktober 2018
Angkatan 8. Kamis – Sabtu, 15– 17 November 2018
Angkatan 9. Kamis – Sabtu, 6 – 8 Desember 2018
Angkatan 10. Kamis – Sabtu, 27 – 29 Desember 2018

Tempat Pelaksanaan : 
Hotel MM UGM***Jl. Colombo No. 01, Yogyakarta

BIAYA DAN FASILITAS 

Paket A    : Rp. 4. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : 
- Akomodasi : (Menginap selama 2 malam), 
- Konsumsi 2 x sehari, Koffe break 
- Training Kit : (Tas, Binder, Materi hardcopy,     
  Flashdishk, Ballpoin, Cocard) Foto bersama  
  dan  Sertifikat)

Paket B    : Rp. 3. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : Mendapat Fasilitas Yang Sama   
                  Kecuali  Akomodasi

INFORMASI & PENDAFTARAN:

CP/WA  : 0853 1627 4935 / 0823 6462 1127
E-mail   : investamayes@gmail.com

CARA PEMBAYARAN 

Ditransfer melalui:
1. Bank BRI Cabang KATAMSO Yogyakarta. 
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 3004 – 01 - 010086 – 53 - 6.  

2. Bank BTN Syari’ah KCS Yogyakarta.
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 7042097889
   Atau dibayar langsung pada saat registrasi 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar