Selasa, 22 Mei 2018

DIKLAT NASIONAL : Merumuskan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rpjmd Dan RKPD Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



PENDAHULUAN
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan penetapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga agar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Ini dikarenakan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Secara gradual, rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan. Di samping itu, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan di daerah perlu berpedoman pada aturan yang ada salah satunya adalah Perencanaan Pembangunan.Perencanaan pembangunan adalah hal yang penting untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui visi dan misi Bupati dengan mempedomani pada target indikator kinerja yang telah ditentukan Perencanaan pembangunan di periode sekarang, menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah ketaatan terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Perencanaan pembangunan menjadi indikator ketaatan hukum dimana beberapa kasus dalam pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan dikaitkan dengan perencanaan pembangunan. Pada akhirnya dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka akan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang tertib secara administratif.

TUJUAN PELATIHAN
1.Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta memberikan pengetahuan dan pemahana kepada peserta tentang tata cara Merumusan Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Sharing pemikiran melalui diskusi dan studi kasus.

MATERI:
1. Overview arah baru Kebijakan dalam Pembangunan Daerah Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2. Tata cara evaluasi perumusnan dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
3. Tata cara evaluasi perumusan dan penyusunan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
4. Tata cara evaluasi pelaksanaan perumusan dan penyusunan perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Aspek-aspek dalam Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
6. Studi Kasus: Merumusan Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rpjpd Dan Rpjmd, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

KRITERIA PESERTA
1.Kepala BAPPEDA
2.Kabag/Kabid. Staf BAPPEDA
3. Kabag/Kabid. Administrasi Pembangunan Daerah

NARASUMBER:
1. Drs. Ismu Susanto, SE., M.Si., Akt
2. Drs. Joko Christanto, M.Sc., Ph.D
3. Novita Setyawati, MBA
4. Rini Juni Astuti, SE., M.Si

JADWAL :
Angkatan 1. Kamis – Sabtu, 7 – 9  Juni  2018
Angkatan 2. Kamis – Sabtu, 28 – 30  Juni  2018
Angkatan 3. Kamis – Sabtu, 19 – 21  Juli  2018
Angkatan 4. Kamis – Sabtu, 23 – 25  Agustus 2018
Angkatan 5. Kamis – Sabtu, 13– 15 September 2018
Angkatan 6. Kamis – Sabtu, 4 – 6 Oktober 2018
Angkatan 7. Kamis – Sabtu, 25 – 27 Oktober 2018
Angkatan 8. Kamis – Sabtu, 15– 17 November 2018
Angkatan 9. Kamis – Sabtu, 6 – 8 Desember 2018
Angkatan 10. Kamis – Sabtu, 27 – 29 Desember 2018

Tempat Pelaksanaan : 
Hotel MM UGM***Jl. Colombo No. 01, Yogyakarta

BIAYA DAN FASILITAS 

Paket A    : Rp. 4. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : 
- Akomodasi : (Menginap selama 2 malam), 
- Konsumsi 2 x sehari, Koffe break 
- Training Kit : (Tas, Binder, Materi hardcopy,     
  Flashdishk, Ballpoin, Cocard) Foto bersama  
  dan  Sertifikat)

Paket B    : Rp. 3. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : Mendapat Fasilitas Yang Sama   
                  Kecuali  Akomodasi

INFORMASI & PENDAFTARAN:

CP/WA  : 0853 1627 4935 / 0823 6462 1127
E-mail   : investamayes@gmail.com

CARA PEMBAYARAN 

Ditransfer melalui:
1. Bank BRI Cabang KATAMSO Yogyakarta. 
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 3004 – 01 - 010086 – 53 - 6.  

2. Bank BTN Syari’ah KCS Yogyakarta.
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 7042097889
   Atau dibayar langsung pada saat registrasi 


Minggu, 06 Mei 2018

DIKLAT NASIONAL: Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik


Pendahuluan
Penilaian dan evaluasi kinerja merupakan model penentuan secara periodik untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program-progran kepemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan program - program pembangunan daerah. Apakah proses dan hasil dari pelaksanaan program pembangunan telah sesuai dan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. melalui pokok-pokok penilaian kinerja tersebut masing-masing pelaksana kegiatan bisa termotovasi untuk selalu meningkatkan kinerjanya dan mencapai hasil yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.
Untuk melakukan pelaksanaan pengendalian dalam penilaian evaluasi kinerja, tentu membutuhkan desain konsep yang bisa mengarahkan kepada inti program yang telah ditetapkan sebagai kegiatan kepemerintahan, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan daerah. Supaya segala bentuk evaluasi dan penilaian yang dilakukan bisa tepat sasaran dan mudah memberikan revisi maupun koreksi bagi setiap kekeliruan dalam melaksanakan programnya. oleh karena itu, dalam mendesain konsep evaluasi yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan penilaian kinerja dari pelaksanaan program pembangunan perlu dirumuskan rancangan evaluasi yang terdiri dari berbagai aspek yang bisa mendukung bagi penerapan bentuk evaluasinya.
Dalam kaitan ini, rancangan evaluasi yang dirumuskan bisa disertai dengan indikator-indikator yang jelas untuk melihat keberhasilan suatu program, cara pengukuran yang simetris antara proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai, sekaligus mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan dijalankan. sehingga, melalui rancangan yang mendetail tersebut, bisa membantu pihak stake holder pemerintah daerah untuk meninjau dan mengevaluasi tingkat proses yang dilakukan dan tingkat hasil yang telah dicapai. dan di dalam rancangan evaluasi, tentu membutuhkan metode yang tepat dan sesuai untuk mengetahui bagaimana mencermati program-program pembangunan yang telah berjalan. dan berdasarkan metode yang tepat inilah maka, berbagai hal yang ingin dirumuskan dalam bentuk evaluasi aplikatif dan komprehensif dalam melihat persoalan yang ada.

Tujuan
1. untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai 
   dengan target dan rencana yang telah ditetapkan disesuaikan dengan ketentuan:
Ø Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.
Ø Peraturan menteri dlam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah  nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan        rencana pembangunan daerah
2. Untuk memberikan bekal pengetahuan tentang Metode evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah.
3. Membangun sharing pemikiran secara interaktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-maisng peserta

Materi

1.Rancangan Analisis hasil Evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah
2.Indikator kinerja program
3. Pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional yang Proporsional Sesuai dengan               rencana pembangunan
4.Pengukuran dan keberhasilan program
5.Desain indek kepuasan masyarakat
6. Dasar kebijakan terkait Pengendalian & Evaluasi perencanaan pembangunan daerah
7.  Penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJP) dan RPJMD)
8.  Siklus program dan proyek pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah
9.  Konsep Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan daerah
10. Instrumen dan metode evaluasi perencanaan pembangunan daerah


Narasumber
1.                Dr. Singgih, SE, MM
Akademisi, trainer, dan konsultan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dan aktif sebagai narasumber di tingkat nasional maupun lokal terkait dengan strategi optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik
2.                Dr. Drs. Ratminto, M.Sc
Dosen administrasi dan kebijakan publik UGM. Aktif sebagai narasumber di tingkat nasional maupun lokal terkait dengan strategi optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik

Kriteria Peserta
1.  Kepala/Bagian/Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA
2.  Biro/Bagian Administrasi Pembangunan Prov./Kab./Kota
3.  Wakil Bupati/Sekretaris Daerah
4.  Ketua DPRD/Wakil dan Anggota DPRD Kab./Kota
5.  Kepala/Pejabat SKPD Provinsi dan Kab./Kota
6.  Asisten Pembangunan Daerah

JADWAL
Hari/Tanggal:      Angkatan 1.  Kamis – Sabtu, 5 – 7 Juli 2018
         Angkatan 2. Kamis – Sabtu, 26 – 28 Juli 2018
Angkatan 3. Kamis – Sabtu, 23 – 25  Agustus 2018
Angkatan 4. Kamis – Sabtu, 13– 15 September 2018
Angkatan 5. Kamis – Sabtu, 4 – 6 Oktober 2018
Angkatan 6. Kamis – Sabtu, 25 – 27 Oktober 2018
Angkatan 7. Kamis – Sabtu, 15– 17 November 2018
Angkatan 8. Kamis – Sabtu, 6 – 8 Desember 2018
Angkatan 7. Kamis – Sabtu, 27 – 29 Desember 2018

Tempat Pelaksanaan : 
Hotel MM UGM***Jl. Colombo No. 01, Yogyakarta

BIAYA DAN FASILITAS 

Paket A    : Rp. 4. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : 
- Akomodasi : (Menginap selama 2 malam), 
- Konsumsi 2 x sehari, Koffe break 
- Training Kit : (Tas, Binder, Materi hardcopy,     
  Flashdishk, Ballpoin, Cocard) Foto bersama  
  dan  Sertifikat)

Paket B    : Rp. 3. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : Mendapat Fasilitas Yang Sama   
                  Kecuali  Akomodasi

INFORMASI & PENDAFTARAN:

CP/WA  : 0853 1627 4935 / 0823 6462 1127
E-mail   : investamayes@gmail.com

CARA PEMBAYARAN 

Ditransfer melalui:
1. Bank BRI Cabang KATAMSO Yogyakarta. 
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 3004 – 01 - 010086 – 53 - 6.  

2. Bank BTN Syari’ah KCS Yogyakarta.
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 7042097889
   Atau dibayar langsung pada saat registrasi 

Kamis, 03 Mei 2018

DIKLAT NASIONAL: Menyusun Tata Kelola Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Di Setiap SKPD Dan DPRD Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016


  Pendahuluan
Pengelolaan retensi arsip keuangan merupakan bagian pengelolaan yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan antara arsip keuangan dan retensi arsip. Retensi Arsip yakni jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung. Sedangkan arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan/fiscal sehubungan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Disadari dalam pelaksanaan retensi arsip keungan masih terjadi overleping, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik, guna mencegah tuduhan kriminalisasi di lingkungan internal maupun eksernal. Maka, berdasarkan peraturan kepala arsip nasional RI No. 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan kepala arsip nasional RI nomor 6 tahun 2013 tentang pedoman retensi arsip keuangan.  Dilaksanakan regulasi peraturan tersebut agar ke depan   untuk menjamin ketersediaan retensi arsip keuangan yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan retensi arsip keuangan yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan di daerah. Penyelenggaraan sistem kearsipan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga kearsipan didukung oleh suatu sistem informasi kearsipan yang memadai malelaui retensi arsip keuangan yang akurat dan profesional.
Dalalm hal ini, untuk meningkatkan pemahaman SDM terkait dengan pengelolaan manajemen retensi arsip keuangan di lingkungan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai peraturan. Maka kami mengadakan diklat teknis tentang : “Menyusun tata kelola retensi arsip keuangan pemerintah daerah di setiap SKPD dan DPRD berdasarkan peraturan kepala arsip nasional republik Indonesia nomor 4 tahun 2016

      Tujuan
Untuk memberikan bekal pengetahuan terkait dengan menyusun tata kelola retensi arsip keuangan pemerintah daerah di setiap SKPD dan DPRD berdasarkan peraturan kepala arsip nasional republik Indonesia nomor 4 tahun 2016,  dan Sharing pengalaman antar masing-masing peserta 

Materi
1.  Review peraturan kepala arsip nasional RI No. 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan kepala arsip nasional RI nomor 6 tahun 2013 tentang pedoman retensi arsip keuangan beserta butir-butir perubahan dan penjelasannya
2.  Strategi penyusunan SOP retensi arsip keuangan di pemda berdasarkan kebijakan peraturan kepala arsip nasional RI No. 4 tahun 2016
3.  Kriteria retensi arsip keuangan dalam  peraturan kepala arsip nasional RI No. 4 tahun 2016
4.  Tehnik menyusunan pragram jadwal retensi arsip (JRA) Keuangan yang baik dan benar sesuai prosedur
5.  Tehnik perhitungan unit cost retensi arsip keuangan dalam penetapan data primer dan sekunder
6.  Studi kasus

Pemateri
1.  Dr. Drs. Ratminto, M.Si
     Akdemisi UGM, dan Praktisi senior, trainer dan konsultan pengelolaan retensi arsip keuangan pemenrintah daerah. Aktif sebagai narasumber di tingkat nasional maupun lokal terkait dengan tata cara pelaksanaan pengelolaan retensi arsip keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan kepala arsip nasional republik indonesia No 4 tahun 2016
2.  Drs. Soerono, Bsc, MM
     Praktisi senior, trainer dan konsultan pengelolaan retensi arsip keuangan. Aktif sebagai narasumber di tingkat nasional maupun lokal terkait dengan tata cara pelaksanaan pengelolaan retensi arsip keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan kepala arsip nasional republik indonesia No 4 tahun 2016

Kriteria Peserta
1.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
2.  Staf Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
3.  Kabag Keuangan SEKDA
4.  Staf Keuangan SEKDA
5.  Kepala KPUD Daerah
6.  Staf PUD Daerah
7.  Kepala Badan Perpustakaan Arsip daerah 

JADWAL
Hari & Tanggal

Angkatan 1.  Kamis – Sabtu, 28 – 30 Juni 2018
Angkatan 2. Kamis – Sabtu, 19 – 21 Juli 2018
Angkatan 3. Kamis – Sabtu, 9 – 11  Agustus 2018
Angkatan 4. Kamis – Sabtu, 6 – 8 September 2018
Angkatan 5. Kamis – Sabtu, 27 – 29 September 2018
Angkatan 6. Kamis – Sabtu, 18 – 20 Oktober 2018
Angkatan 7. Kamis – Sabtu, 8 – 10 November 2018
Angkatan 8. Kamis – Sabtu, 22 – 24 November 2018
Angkatan 7. Kamis – Sabtu, 13 – 15 Desember 2018

Tempat Pelaksanaan : 
Hotel MM UGM***Jl. Colombo No. 01, Yogyakarta

BIAYA DAN FASILITAS 

Paket A    : Rp. 4. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : 
- Akomodasi : (Menginap selama 2 malam), 
- Konsumsi 2 x sehari, Koffe break 
- Training Kit : (Tas, Binder, Materi hardcopy,     
  Flashdishk, Ballpoin, Cocard) Foto bersama  
  dan  Sertifikat)

Paket B    : Rp. 3. 000.000,- / Peserta 
 Fasilitas : Mendapat Fasilitas Yang Sama   
                  Kecuali  Akomodasi

INFORMASI & PENDAFTARAN:

CP/WA  : 0853 1627 4935 / 0823 6462 1127
E-mail   : investamayes@gmail.com


CARA PEMBAYARAN 

Ditransfer melalui:
1. Bank BRI Cabang KATAMSO Yogyakarta. 
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 3004 – 01 - 010086 – 53 - 6.  

2. Bank BTN Syari’ah KCS Yogyakarta.
    a.n. Khairuddin Alfath, No. Rek. 7042097889
   Atau dibayar langsung pada saat registrasi 

Diklat Rumah Sakit

DIKLAT NASIONAL : Merumuskan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rpjmd Dan RKPD Serta Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

PENDAHULUAN Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ev...